Sinergitas BUMN-Kementerian/Lembaga dan Perbankan Nasional

Dalam bisnis pertahanan, ternyata sinergitas antara Kementerian-BUMN- dan Perbankan Nasional sampai saat ini belum jalan juga. Mari lihat bagaimana masalah yang sama di beritakan Kompas pada 21 April 2010. Apakah itu artinya kita masih jalan di tempat?  Redaksi

Tampaksiring, Kompas - Pemerintah segera membentuk wadah untuk menyinergikan inovasi perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan kementerian, dan swasta dengan kebutuhan dunia usaha dan badan usaha milik negara. Langkah ini guna mendorong produktivitas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu di Istana Tampaksiring, Bali, Selasa (20/4). Menkeu memimpin kelompok kerja (pokja) perekonomian dalam rapat kerja Kabinet Indonesia Bersatu II dengan para gubernur, ketua DPRD, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan badan usaha milik negara, para pelaku usaha, dan pakar teknologi yang berlangsung 19-21 April di Istana Tampaksiring.

Sri Mulyani menjelaskan, pokja perekonomian mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mendorong produktivitas serta tantangan yang mesti dijawab agar kebutuhan investasi terpenuhi sehingga pertumbuhan 7 persen pada 2014 dapat dicapai.Pada pembahasan pertama pokja, yang juga melibatkan dunia usaha dan pakar teknologi, dipahami bahwa pemanfaatan teknologi terhambat tidak adanya keterkaitan antarinstitusi dan antarsektor.

”Pembahasan kemarin itu tentang bagaimana dibuat wadah atau ’rumah’ yang bisa menyambungkan inisiatif dan berbagai program riset yang dilakukan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan kementerian, dengan yang dikembangkan dan dibutuhkan swasta atau BUMN,” ujar Menkeu.

Pembentukan Komite Inovasi Nasional yang akan dikoordinasikan Kementerian Riset dan Teknologi juga termasuk upaya menyinergikan pengembangan teknologi dan peningkatan produktivitas ekonomi.

Terkait dengan aspek makroekonomi, para ekonom mengidentifikasi tantangan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain terkait arus modal. ”Itu adalah tantangan yang tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan fiskal dan moneter secara baik. Banyak hal yang diungkapkan, seperti inflasi dan suku bunga, karena itu berhubungan dengan biaya melakukan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Faktor institusi dan infrastruktur dipandang sebagai kendala dan menjadi materi pembahasan pada sesi pokja di hari kedua raker, kemarin.”Kita lihat apakah kebutuhan investasi Rp 2.000 triliun per tahun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mendekati 7 persen tahun 2014 itu dapat diperoleh. Kalau ada halangan dari sisi investasi, apa yang harus dilakukan,” ujar Menkeu.

Menunggu implementasi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit di Jakarta mengatakan, pertemuan Tampaksiring harus mengutamakan implementasi riil untuk mendorong daya saing, terlebih di era perdagangan bebas. Hambatan sudah dicari solusinya, kini tinggal implementasi konkretnya.

”Kuncinya terletak pada implementasi meningkatkan daya saing. Investasi kerap dikampanyekan pemerintah. Sebagai investor, mereka mempertanyakan fasilitas, daya dukung terhadap industri, insentif, dan terutama kepastian hukum,” katanya. Pengamat ekonomi Indef, Fadhil Hasan, mengapresiasi pertemuan Tampaksiring yang melibatkan pengusaha dan pengamat. Setelah identifikasi persoalan, kini tinggal menunggu implementasinya. (day/OSA)